Perkawinan Campur Dalam Gereja Katolik

0
1545

Pertanyaan: Saat ini makin umum seseorang berpacaran dengan orang dari suku, bangsa dan agama yang berbeda. Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang pernikahan umat Katolik dengan Non Katolik? Mohon penjelasan Romo. Terima kasih.

 

Jawaban:  Dalam beberapa kesempatan, ada umat yang berkomentar bahwa perkawinan campur itu “susah” dan “tidak boleh” sehingga umat katolik yang ingin menikah dengan pasangan yang non katolik enggan untuk mengurusnya di Gereja Katolik. Mereka yang Katolik akhirnya menikah di luar prosedur Gereja Katolik sehingga kehilangan haknya untuk menerima Komuni Kudus karena status perkawinannya yang tidak sah. Sering umat yang ingin berkonsultasi dengan pastor tentang rencana perkawinan campurnya, sudah memiliki stigma bahwa pasti perkawinan mereka akan dipersulit. Komentar-komentar itulah yang umum terjadi di antara umat. Saya bisa mengatakan bahwa komentar terkait susahnya melakukan perkawinan campur itu relatif. Komentar bahwa perkawinan campur “tidak boleh” di dalam Gereja Katolik juga tidak tepat.

Pada prinsipnya, Gereja memiliki hak untuk mengatur umatnya untuk menjamin hidup iman mereka dan kelangsungan hidup Gereja selanjutnya. Juga, semua manusia berhak untuk membangun hidup berkeluarga berdasarkan pilihan hidupnya. Gereja pun menjamin hak-hak asasi manusia ini. Oleh karenanya, Gereja memberikan peluang bagi adanya perkawinan campur dengan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pejabat Gereja yang berwenang. Perkawinan campur ada dua yaitu perkawinan beda Gereja dan perkawinan beda agama (Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain). Untuk perkawinan beda Gereja, diperlukan izin mixta religio dan untuk perkawinan beda agama, diperlukan dispensasi disparitas cultus.

Fakta sebenarnya proses yang dilalui dalam perkawinan biasa (sesama katolik) dan perkawinan campur itu sama. Pertama, setiap calon melakukan kursus persiapan perkawinan. Kedua, setiap calon yang akan menikah mengikuti penyelidikan kanonik. Yang membedakan hanyalah masalah ijin atau dispensasi yang dilayangkan ke Keuskupan untuk pasangan perkawinan campur. Yang mengurus dan melayangkan permohonan ijin maupun dispensasi pun pastor yang melakukan penyelidikan. Kedua calon hanya menunggu saja hasilnya. Dengan perlakuan yang sama pula bahwa mengurus perkawinan dilakukan tiga bulan sebelum perkawinan, maka tidaklah sulit bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan campur dalam mengurus administrasi. Ijin atau dispensasi dari keuskupan biasanya terbit dua minggu setelah surat dilayangkan. Apakah itu “susah”? Saya rasa tidak.

Tantangan sebenarnya ketika memohonkan dispensasi menikah beda agama atau ijin menikah beda Gereja. Untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak katolik berjanji untuk setia dalam Gereja katolik serta membaptis dan mendidik semua anak dalam pendidikan Gereja Katolik (Kan. 1125). Calon non katolik diberitahu akan janji pasangannya tersebut. Tantangan kedua adalah bahwa Gereja secara tegas mengatakan bahwa perkawinan yang sah bagi seorang katolik adalah janji kedua mempelai di hadapan dua saksi dan seorang pejabat Gereja (imam atau diakon). Kerumitan muncul kalau pihak non katolik berkeberatan untuk membaptiskan anak-anaknya dalam Gereja katolik dan atau menolak mensahkan perkawinan mereka di Gereja Katolik. Harus disadari sekali lagi bahwa Gereja berhak mengatur umatnya dalam perkawinan yang sesuai dengan ajaran Yesus. Karena pilihan untuk menempuh perkawinan campur bagaimana pun akan menemui banyak tantangan karena perbedaan agama atau Gereja ini. Semua agama tentu ingin melindungi iman umatnya.

Gereja Katolik sangat toleran di dalam ritus upacara perkawinannya. Dalam perkawinan Gereja Katolik, pihak non Katolik tetap menjadi non Katolik dan tidak harus mengucapkan doa-doa Katolik. Gereja tetap menghargai iman non katolik. Mereka tidak perlu dibaptis atau dikatolikkan terlebih dahulu. Bahkan, dalam hal-hal yang terkait dengan tata peneguhan perkawinan campur ini, Gereja membuka kemungkinan lain dari tata peneguhan yang biasa (Kan. 1127). Maka, sebaiknya setiap calon yang ingin melangsungkan perkawinan campur berkonsultasi lebih dahulu pada pastor paroki. Supaya keputusan pastoral yang tepat akan mudah diambil dengan mempertimbangan situasi yang ada dan relevan, sehingga kita memiliki pemahaman yang tepat akan ajaran Gereja Katolik yang luhur.

RD. Paulus Dwi Hardianto

SHARE
Previous articleTaize Sathora
Next articleSang Negosiator

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY