Kebebasan Beragama

0
129

oleh Paulus Dwi Hardianto

 

          SAYA cukup kaget ketika mendengar bahwa ada sebuah negara yang melarang warga negaranya untuk pindah agama. Jika ada yang pindah agama maka akan mendapat hukuman, bahkan hukuman terberat adalah hukuman mati. Negara mengatur begitu dalam tentang kehidupan pribadi sampai pada urusan iman warga negaranya. Dengan situasi demikian, ada pengandaian di negara tersebut bahwa kebebasan beragama warga negara tidak ada atau tidak dihargai.

Hidup manusia pada dasarnya beragam. Hidup dalam keberagaman mengandaikan setiap pribadi dijamin untuk bebas menentukan imannya. Banyak orang percaya dalam suara hatinya bahwa agama adalah jalan bagi manusia mencapai keselamatan hidupnya. Oleh karena itu, agama yang diyakini menjadi sarana bagi keselamatan setiap orang menjadi hak setiap orang untuk menganutnya. Setiap manusia memiliki pertimbangan dan kebebasannya sendiri untuk memilih agama yang dianutnya dengan penuh tanggung jawab..

Dalam hal iman, Gereja pun memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menganut agamanya masing-masing yang tertuang dalam surat Pernyataan akan Kebebasan Beragama (Dignitatis Humanae). Sikap yang memberikan kebebasan beragama ini bukan berarti bahwa Gereja membenarkan ajaran agama lain. Gereja tetap memiliki prinsip bahwa Gereja adalah satu-satunya agama yang benar yang berada dalam Gereja Katolik yang apostolik. Keyakinan itu didasari oleh SabdaYesus sendiri kepada para Rasul, “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Mat 28:19-20).

Konsili Vatikan II menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi manapun. Dalam hal keagamaan, tidak seorangpun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas wajar bertindak menurut suara hatinya baik perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain.

Dasar dari kebebasan beragama adalah martabat pribadi manusia sebagaimana dikenal berkat Sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal budi. Dan yang penting pula adalah hak pribadi manusia untuk bebas beragama harus diakui dalam tata hukum masyarakat yang pada akhirnya menjadi hak sipil warga negara.

Konsili Vatikan II dalam Dignitatis Humanae menghimbau kepada pemerintah negara-negara untuk menghormati kebebasan pribadi dalam menganut keyakinan. Kita bersyukur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sangat menghargai kebebasan beragama bagi warganya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, juga menjadi pegangan hidup bersama untuk menghargai perbedaan termasuk perbedaan  agama. Kita perlu memperjuangkan kebebasan beragama untuk menjamin seluruh warga negara dalam menganut keyakinannya masing-masing.

Dalam hal kebebasan beragama, Gereja Katolik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita luhur yang sama. Gereja dan Warga Negara Indonesia harus memperjuangkan kebebasan beragama. Mari kita menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia dengan memperjuangkan kebebasan beragama!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY